Kembangkan UMKM, Wali Kota Banda Aceh Harapkan Dukungan Kemenkeu - Potret Online

Breaking

Post Top Ad

Potret

Post Top Ad

Potret

Senin, 14 Agustus 2017

Kembangkan UMKM, Wali Kota Banda Aceh Harapkan Dukungan Kemenkeu



Banda Aceh - Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman mengharapkan dukungan dari Kementerian Keuangan RI terkait pembentukan lembaga keuangan syariah Baitul Qiradh untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Banda Aceh.

Harapan itu disampaikan langsung oleh Aminullah saat melakukan teleconference video dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (14/8/2017) dari Gampong Lhoong Raya. Sri Mulyani sendiri tengah berada di Bogor untuk meluncurkan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Kepada Menkeu ia menjelaskan selama ini Pemko Banda Aceh telah bekerjasama dengan Koperasi Mitra Duafa (Komida) yang melayani tiga ribu lebih nasabah khususnya kaum perempuan dengan pendapatan rendah. “Total pembiayaan yang telah disalurkan Komida mencapai Rp 3,8 miliar,” katanya.

Menurut mantan Dirut Bank Aceh ini, pihaknya saat ini kami tengah membentuk lembaga keuangan syariah yang dananya bersumber dari APBD. “Nama lembaganya Baitul Qiradh Mahira. Selain pembiayaan modal dengan sistem bagi hasil, lembaga ini juga akan melakukan pendampingan bagi para pelaku usaha.”

Pembentukan lembaga keuangan syariah ini juga menjadi komitmennya untuk mengembangkan ekonomi syariah di Banda Aceh. “Baitul Qiradh ini kami targetkan dapat melayani lima ribu pengusaha UMKM dengan total pembiayaan sebesar Rp 50 miliar,” katanya.

“Untuk itu kami sangat mengharapkan dukungan Bu Menteri atas pembentukan Baitul Qiradh Mahira ini, baik berupa kesempatan kerja sama, bantuan dana, maupun fasilitas pendukung yang kami perlukan nantinya dari Kementerian Keuangan.” Ia juga mengharapkan dengan adanya lembaga ini dapat mematikan praktik rentenir yang menyulitkan pengusaha.

Tak ketinggalan, Aminullah juga meminta dukungan Menkeu terkait recovery kawasan usaha tambak rakyat di sepanjang pesisir Banda Aceh yang kini telantar. “Lebih kurang ada 200 hektar luas tambak masyarakat yang tak terurus pasca konflik dan tsunami,” katanya.

“Mohon dukungannya Bu Menteri mengingat ada sekitar 2.500 warga kami yang berprofesi sebagai nelayan atau petani tambak,” pungkasnya seraya menyebutkan hal ini juga sudah disampaikannya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang ikut memantau teleconference video ini dari Cilacap.

Menanggapi Aminullah, Menkeu Sri Mulyani menyatakan pihaknya menyambut baik pembentukan lembaga keuangan syariah oleh Pemko Banda Aceh tersebut. “Soal dukungan yang dapat kami berikan untuk lembaga ini nantinya akan kami kaji dulu dari sisi kebijakannya,” kata Sri Mulyani yang pada kesempatan itu turut melakukan tanya-jawab dengan salah satu anggota Komida Banda Aceh.

Selain dengan Wali Kota Banda Aceh, Sri Mulyani juga melakukan teleconference secara serentak dengan sejumlah kepala daerah lainnya di antaranya Bupati Cilacap, Bojonegoro, Pinrang, Timor Tengah, dan Wali Kota Tangerang.

Kegiatan ini digelar dalam rangka implementasi sinergi kementerian (Kemenkeu, Kemensos, Kemen KP, Kemenkop UKM, dan Kemenkominfo) dalam mengangkat ekonomi rakyat melalui inklusi keuangan.

Pada kesempatan teleconference tadi, Aminullah turut didampingi oleh Kepala Kanwil DJPBN Aceh Zaid Burhan Ibrahim, para Kepala SKPK di lingkungan Pemko Banda Aceh, jajaran pimpinan Komida Aceh serta ratusan warga Banda Aceh yang menjadi anggota/penerima pembiayaan modal dari Komida. (Jun)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad

Potret