CATATAN DARI TEMU PUSPA NASIONAL 2018

advertise here
Rate this posting:
{[["☆","★"]]}
>


(Sinergi Percepatan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak)

Ditulis oleh: Misran Lubis (Ketua FK PUSPA Sumatera Utara)



PENDAHULUAN
Sebuah kehormatan dan sekaligus tantangan bagi Sumatera Utara mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Republik Indonesia (KPPPA-RI) menjadi tuan rumah Temu Nasional PUSPA ke-3 tahun 2018. Temu Nasional PUSPA yang merupakan ajang terbesar pertemuan stakeholders bidang pmberdayaan perempuan dan perlindungan anak, karena dihadiri lebih dari 400 peserta dari seluruh provinsi di Indonesia diwakili oleh pemerintah, sektor bisni, media, lembaga masyarakat dan akademisi. Sebagai tuan rumah, pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi menginstruksikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah terkait agar melakukan persiapan yang maksimal dengan membangun koordinasi yang baik dan melibatkan pemerintahan Kota Medan dan mitra-mitra Forum Komunikasi PUSPA Sumatera Utara, serta pihak Kementerian PPPA RI.  Kerja keras dan koordinasi yang baik multipihak akhirnya tidak hanya mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan temu nasional PUSPA, namun juga menghasilkan sejumlah rencana strategis dan rekomendasi yang sangat dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 dan berkonstribusi pada pencapaian SDGs.

Temu nasional yang berlangsung selama 3 (tiga) hari tanggal 11-13 November 2018 di Hotel Grand Aston-Medan, bertujuan untuk:
1.      Penguatan   sinergitas    pemerintah/pemda      dengan   publik    (Lembaga Profesi, Dunia Usaha, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, Media dan komunitas-komunitas lainnya yang peduli pada pemberdayaan perempuan dan anak) dalam rangka   memaksimalkan   pelibatan partisipasi masyarakat  untuk percepatan pencapaian program   prioritas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.      Adanya rekomendasi konsep kebijakan implementasi partisipasi masyarakat dalam percepatan pencapaian SDGs utamanya target kelima yaitu kesetaraan gender, serta menyiapkan    rekomendasi konsep sebagai bahan RPJMN dan kebijakan   tahun 2019 - 2024
Tema Temu Nasional PUSPA Tahun 2018 adalah Sinergi Untuk Percepatan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, merupakan penguatan dari tujuan dibentuknya PUSPA yaitu Three Ends (Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri kesenjangan akses ekonomi bagi perempuan. Tema ini relevan mengingat persoalan perempuan dan anak tidak mungkin diselesaikan oleh satu lembaga sendirian, baik itu lembaga pemrintah maupun lembaga masyarakat. Selain itu sudah banyak lembaga masayarakat dengan beragam kemapuan, keahlian dalam pengalamnnya melakukan sesuatu untuk perempuan dan anak. Namun hasil yang dapat diperoleh akan semakin luas dan berkelanjuta, manakala terjalin sinergitas, baik antara Kementerian PP-PA, Dinas PP-PA di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan lembaga masyarakat.

Manfaat Temu nasional PUSPA Tahun 2018 menawarkan banyak hal, bagi para peserta sebagai berikut : Peserta dapat mengetahui beragam pengetahuan dan pengalaman , terutama dari berbagai elemen masyarakat yang terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Peserta dapat memaparkan pengalaman dan inovasi terbaiknya untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama dalam pertemuan. Peserta juga dapat berdialog lebih jauh dengan pemerintah dan berbagai lembaga masyarakat dari seluruh Indoensia untuk menjajaki peluang-peluang kerjasama dan koloborasi program sinergi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

RANGKAIAN ACARA TEMU NASIONAL PUSPA
Rembuk Nasional merupakan acara pokok dari Temu Nasional PUSPA 2018, selain acara pokok ada sejumlah acara pendukung (side event) yang dilakukan untuk memperkenalkan kepada publik tentang PUSPA dan event Temu Nasional PUSPA 2018. Berikut adalah rangkaian acara temu nasional PUSPA 2018;

Kegiatan Fun Walk (Jalan santai) pada hari minggu, 11 November 2018 mengawali rangkaian kegiatan Temu Nasional PUSPA 2018. dengan melibatkan sekitar 500 orang dari unsur pemerintah, kepolisian dan berbagai komunitas perempuan dan anak di Sumatera Utara, dan kelompok anak difabel dari YAPENTRA.

Fun Walk dilepas oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara H.Musa Rajeksyah didampingi Sekretaris Menteri PPPA, Sekretaris Daerah Prov.Sumut, Kadis PPPA Prov.Sumut, Ketua Forkomnas PUSPA dan Ketua FK PUSPA Sumut. Start Fun Walk dari halaman parkir kantor Gubernur Sumatera Utara (Jl. Diponegoro) kegiatan Fun Walk melewati jalan Tengku Daud, Imam Bonjol, R.A Kartini dan kembali ke Jl. Diponegoro. Peserta Fun Walk membawa berbagai poster dan media kampanye tentang perlindungan perempuan dan anak.

Selain jalan santai, kegiatan Fun Walk juga dimeriahkan dengan acara hiburan dan Handstamp sebagai simbol menolah segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak. acara semakin meriah dengan berbagai hiburan, antara lain senam Three Ends oleh anak-anak Paskibra SMA Martadinata, musik Biola oleh Awi Baqi dan Era Baqi, Stund-up Comedy oleh Artis SUCA2 Karyn dan berbagai hadiah Lucky Draw.




Foto: anak-anak difable dari Yayasan Pendidikan Tuna Netra Tanjung Morawa, mengikuti fund walk.


Usai mengikuti Fun Walk,  Sekretaris Menteri PPPA RI Bapak Pribudiarta Nur Sitepu, didampingi Kepala Dinas PPPA Provsu. Hj. Nurlela dan rombongan melakukan kunjungan ke Kelurahan Belawan Bahari, Kota Medan. Kunjungan ini dimaksudkan untuk melihat dan berdialog secara langsung dengan masyarakat Belawan Bahari, sebagai kelurahan yang di sedang di promosikan menjadi daerah wisata pesisir ramah anak dalam program sinergi forum komunikasi PUSPA Sumatera Utara.

FK-PUSPA Sumut menjadikan daerah ini sebagai pilot project sinergi 2018 untuk menyelamatkan anak-anak dari paparan narkoba, prostitusi, trafficking dan menghindarkan mereka dari ancaman putus sekolah. Sinergi PUSPA memang baru dimulai namun banyak pihak telah berkomitmen untuk bekerjasama dengan bidang masing-masing, sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat

Dalam kunjungan ini Sekretaris Menteri PPPA RI disambut tarian daerah melayu yang dibawakan oleh Forum Anak Belawan Bahari. Turut hadir dalam penyambutan ini Kepala Dinas PPPA-PM Kota Medan, Camat Medan Belawan, Lurah Belawan Bahari, BABINSA dan BABINKAMTIBMAS, serta ratusan warga. Selanjutnya rombongan melakukan dialog dengan masyarakat khususnya pengurus Komite PATBM dan Forum Anak. Sebelum meninggalkan lokasi kunjungan, Sesmen PPPA RI dan rombongan mengunjungi kelompok GEMAR (gerakan mamak-mamak merajut) yang telah menghasilkan berbagai produk rajutan manarik.

Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edy Rahmayadi mengundang Menteri PPPA RI, Ibu Yohana Yambise beserta para tamu TEMU Nasional PUSPA dari seluruh Provinsi Se-Indonesia. Undangan Temu Ramah dan Jamuan Makan Malam dilaksanakan pada hari Minggu, 11 November 2018, pukul 19.00 – 22.00 WIB, bertempat di Rumah Dinas Gubenur Jl. Jendral Soedirman. Menteri PPPA RI, Yohana Yambise dan para undangan peserta Temu PUSPA Nasional mendapatkan suguhan istimewa mulai dari tarian khas Sumatera Utara, lagu-lagu daerah dan menu-menu spesial.

Dalam sambutannya Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mengatakan bahwa Sumut akan maju jika kaum perempuan dan anak-anak hidup sejahtera. Untuk itu, Edy mengajak semua pihak berkomitmen mendukung program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumut. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sama artinya dengan memajukan anak bangsa, memajukan daerah. Kalau ini terganggu, masa depan kita juga pasti terganggu. Sehingga, diperlukan komitmen bersama antara kita untuk menjamin perwujudan kesejahteraan perempuan dan anak.

SEREMONI PEMBUKAAN
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise mengajak seluruh lapisan masyarakat mengampanyekan stop kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak hingga ke desa-desa. Target bebas kekerasan terhadap perempuan dan anak pada 2030 bisa tercapai dengan keterlibatan semua lapisan masyarakat. Hal tersebut dikatakannya dalam sambutan pembukaan Temu Nasional PUSPA 2018 tanggal 12 November 2018 di Grand Aston Hotel, Medan. Menteri Yohana Yambise menghadiri pembukaan Temu Nasional PUSPA 2018 didampingi Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, Sekretaris Menteri PPPA Pribudiarto Nur Sitepu, Kadis PPPA Prov.Sumut Hj. Nurlela, Wakil Ketua TP.PKK Sumatera Utara, Sri Ayu Mihari dan Walikota Tanjung Balai, HM Syahrial.
Pada kesempatan yang sama Edy Rahmayadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini semakin sering terlihat baik dari media sosial maupun kehidupan sehari-hari. Edy mengatakan justru hal tersebut terjadi di daerah yang aman dan damai. Padahal pengalaman dirinya di TNI dan mengikuti perang, jika pada saat perempuan ada anak-anak,  perang itu berhenti. “Tapi saat ini kekerasan itu terjadi di daerah yang aman dan damai, Sudah kalah dengan hutan yang berlaku hukum rimba.

Karenanya Gubsu sangat mengapresiasi kegiatan Temu Nasional Puspa 2018 ini yang melibatkan partisipasi publik. Gubsu menyebutkan semakin banyak yang terlibat, tentu semakin besar kemungkinan ditemukan jalan keluarnya.

Puncak dari kegiatan Temu Nasional PUSPA 2018 adalah rembuk nasional,  kegiatan ini   dimaksudkan    sebagai   langkah   dan tindakan    konkret    pemerintah    pusat,    pemerintah    daerah, Lembaga Kemasyrakatan, Lembaga Agama, Lembaga Profesi, Dunia usaha dan Lembaga Media,   untuk   memaksimalkan    pelibatan   publik  meningkatkan Sinergi dalam rangka percepatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pertemuan ini dilaksanakan dalam bentuk planary session dan diskusi parallel dengan dibagi ke dalam komisi-komisi A-E,  yang akhirnya menghasilkan rekomendasi-rekomendasi konsep sebagai bahan penyusunan rencana kerja ke depan dan masukan untuk RPJMN dan SDGs.
Planary session yang dibagi dalam dua sesi membahas issu global, nasional dan praktik-praktik baik ditingkat lokal yang berkonstribusi dalam peningkatan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak.

Sesi pertama yang dimoderatori Agustina Erni, Deputi Partisipasi Masyarakat KPPPA RI, diisi tiga narasumber dari nasional. 1) Dr. Pribudiarta Nur Sitepu, MM, Sekretaris Menteri PPPA Ri, tentang Kebijakan dan Program Prioriitas PPPA, 2) Prof.Dr.dr. Hayono Suyono tentang Pembangunan Perempuan dan Anak di Pedesaan, dan 3) Dr.Martha Tilar Peran Swasta dalam Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada sesi kedua dengan moderator Prof. Dr. Ikeu Tanziha, pengurus Forum Komunikasi PUSPA Nasional, dengan narasumber dari daerah membahas pengalaman-pengalaman sukses didaerah. para pemateri: 1) Misran Lubis, Ketua Forum Puspa Sumut tentang Child Right Bisnis Principles, 2) Prof.Armai Arif, Ketua FORKOMNAS PUSPA, tentang Peningkatan kualitas Hidup Perempuan di Desa Waringin Jaya, Kab Bogor, dan 3 Hidayat, Ketua Forum PUSPA NTB tentang Peningkayan dan Pembangunan kualitas hidup dan perkembangan anak pasca bencana gempa di lombok.
REKOMENDASI
Akhir dari temu nasional PUSPA 2018 adalah disepakatinya rekomendasi-rekomendasi yang dirumuskan oleh masing-masing komisi sidang paralel. Ada 5 komisi, dimana komisi A-D adalah peserta non-pemerintah, sementara komisi E adalah perwakilan dari pemerintah seluruh provinsi. Berikut rekomendasi utama temu PUSPA Nasional 2018:

KATEGORI
REKOMENDASI



Ekonomi Perempuan
1.      Pemerintah Daerah mendorong kemudahan untuk mendapatkan akses permodalan melalui rembuk desa dan alokasi Dana Desa
2.      LM dan Dunia Usaha mengaktivasi usaha-usaha kuliner berbasis SNI
3.      Dunia Usaha melakukan pelatihan usaha bekerja sama dengan K/L terkait dan pemasarannya
4.      Pemerintah Daerah memfasilitasi kemudahan pengakuan hak cipta dan proses pemasaran produk yang dihasilkan melalui regulasi
5.      Dunia Usaha memberikan bantuan teknologi dan pelatihannya dalam program desa
6.      Dunia Usaha mendorong CSR yang mudah diakses bagi perempuan, khususnya perempuan kepala rumah tangga untuk meningkatkan kualitas hidup dari berbagai bidang khususnya ekonomi . . .
7.      Pemerintah, terutama Kemendagri, perlu mengeluarkan regulasi untuk memperjelas identitas perempuan kepala rumah tangga berstatus nelayan, petani, dan beragam profesi lainnya
Partisipasi Politik Perempuan
Dalam hal ini, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, LM, dan PUSPA secara bersama perlu berkomitmen mewujudkan hak politik perempuan untuk duduk di legislatif yang semula 30%, menjadi 50% sesuai amanat SDGs


Tingkat Pendidikan
1.      Pemerintah pusat perlu menyediakan fasilitas beasiswa bagi siswa di daerah   tertinggal, serta mendorong anak dan perempuan untuk wajib bersekolah 12 tahun. PUSPA dan LM memfasilitasi agar anak dan perempuan lebih mudah mengaksesnya.
2.      Dunia Usaha dapat turut serta memberikan beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin atau yang tidak mampu mengakses pendidikan
3.      Pemerintah Pusat, Daerah, dan LM bersinergi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak putus sekolah (kejar paket A, B, C) dan vokasi melalui PKBM
4.      Mendorong sekolah menerapkan disiplin positif.


Kesehatan Perempuan Dan Anak
1.      Kemenkes memberikan Kartu Lansia yang menggratiskan pelayanan kesehatan dasar
2.      Diberlakukannya Kartu Kesehatan Khusus bagi anak usia 0 – 5 tahun oleh Kemenkes
3.      Pemerintah Pusat dan Daerah mewajibkan imunisasi berkelanjutan termasuk imunisasi campak rubella
4.      Pendampingan pekerja seks untuk pengentasan HIV/AIDS oleh Pemerintah, LM, dan PUSPA
5.      Penyediaan layanan kesehatan bagi perempuan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi
6.      Jaminan layanan kesehatan untuk penyakit agar terjamin oleh Layanan Kartu BPJS, termasuk pemberian alat bantu bagi para disabilitas sesuai kebutuhannya
7.      Pemerintah dan PUSPA mensosialisasikan efek buruk dan  bahaya rokok
8.      Mempermudah persyaratan para perempuan dalam situasi khusus untuk mendapatkan jaminan layanan kesehatan (BPJS)


Perempuan Dan Lingkungan
1.      Pemerintah dan swasta perlu membangun toren-toren dan IPAH (Instalasi Pengelolaan Air Hujan) di daerah rawan banjir
2.      Sosialisasi mengenai tanaman apotek hidup untuk melindungi keluarga dibantu  oleh PUSPA
3.      3. Sosialisasi mengenai buang sampah pada tempatnya serta penyediaan tempat sampah, termasuk pengelolaan sampah yang berbasis guna dibantu  oleh PUSPA
4.      Pendampingan kelompok masyarakat pesisir laut dan kawasan hutan lindung dibantu  oleh PUSPA
5.      Pemerintah, LM, dan Dunia Usaha memperkuat perannya untuk mengedukasi masyarakat untuk melestarikan lingkungan sehat
Kualitas Keluarga
1.      Pemerintah meningkatkan sarana posyandu, poslansia, taman bermain, dan olahraga berbasis budaya santun
2.      Pemerintah dan PUSPA memberikan pelatihan parenting di era milenial
3.      Pemerintah dan PUSPA mendorong masyarakat agar memiliki dokumen legal perkawinan
4.      PUSPA bekerja sama dengan tokoh agama mempromosikan kesehatan reproduksi
5.      Forkomnas dan Pemda mendorong DPR-RI lahirnya UU Pengarus Utamaan Ketahanan Keluarga
6.      Pemerintah, LM, dan PUSPA bersinergi mencegah pernikahan anak melalui pendewasaan usia pernikahan dari 16 tahun (untuk perempuan) menjadi 18 tahun sesuai amanat UU Perlindungan Anak
7.      Sinergi untuk mengurangi dampak narkoba, pornografi, dan HIV/AIDS, serta penanganan yang tidak diskriminatif
8.      LM bersinergi dengan Pemda menciptakan model parenting berbasis masyarakat
9.      Kemendikbud dan Kemenkominfo perlu mengeluarkan regulasi untuk pembatasan penggunaan teknologi digital khususnya di institusi pendidikan

Pemenuhan Hak Anak
1.      Pemerintah dan swasta perlu melibatkan anak dalam pembangunan di berbagai lini
2.      Sosialisasi mengenai bahaya kekerasan di sekolah oleh PUSPA dan pemerintah
3.      LM bekerja sama dengan Forum Anak meningkatkan partisipasi anak
4.      Bantuan terhadap anak korban kekerasan secara cepat tanggap oleh pemerintah dan LM
5.      Pemerintah dan LM mengatasi stunting di desa-desa
6.      Kemendikbud perlu membuat perpustakaan keliling di kawasan terpencil
7.      Forum PUSPA mendorong agar UU Pengasuhan Anak segera disahkan
Perlindungan Khusus Anak
1.      Pemerintah menyiapkan regulasi dan model pencegahan perkawinan anak dari tingkat desa
2.      Kartu Pintar dan Kartu Sehat harus menjangkau seluruh anak yang membutuhkan
3.      Pemerintah melakukan percepatan terwujudnya Sekolah Ramah Anak menuju Indonesia Layak Anak tahun 2030
4.      Pemerintah menjamin penjangkauan akta kelahiran untuk semua anak secara gratis, sosialisasi dapat dibantu oleh PUSPA
5.      Pemerintah menegakkan aturan mengenai larangan peredaran minuman keras dan rokok
6.       Pemerintah membuat TPA (Tempat Penitipan Anak) yang dekat tempat perempuan bekerja
Bidang Khusus Emergency
1.      PUSPA menginformasikan nomor penting yang bekerjasama dengan kepolisian setempat
2.      Keterlibatan PUSPA (di daerah maupun pusat) membantu pemerintah menanggapi bencana yang responsif berbasis pemenuhan kebutuhan anak dan perempuan yang melibatkan P2TP2A dan LM
3.      Pelibatan LM dalam situasi darurat perlu  diatur dalam sebuah regulasi
4.      Kedudukan Puspa Daerah berperan dalam penyaluran bantuan dari pusat ke daerahnya

PENUTUP
Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkonstribusi dalam penyelenggaraan Temu Nasional PUSPA 2018 di Medan, Sumatera Utara. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan yang terpenting lagi kegiatan ini menghasilkan rekomendasi yang sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia, khususnya perempuan dan anak.

Wassalam

Click to comment