Analisis Kebijakan Kesehatan Aceh

advertise here
Rate this posting:
{[["☆","★"]]}
>

Oleh dr. Herianti

Dalam beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia menghadapi masalah triple burden diseases. Di satu sisi, penyakit menular masih menjadi masalah yang ditandai dengan masih sering terjadi KLB beberapa penyakit menular tertentu, munculnya kembali beberapa penyakit menular lama (re-emerging diseases), serta munculnya penyakit-penyakit menular baru (new-emergyng diseases) seperti HIV/AIDS, avian influenza, flu babi dan penyakit nipah. Di sisi lain, PTM menunjukkan adanya kecenderungan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, termasuk Aceh.
Kondisi kesehatan masyarakat Aceh dalam lima tahun terakhir mengalami kemajuan yang signifikan ditinjau dari beberapa indikator. Namun demikian tidak dinafikan juga beberapa indikator lainnya masih menunjukkan capaian yang masih rendah.

Masyarakat Aceh saat ini dihadapkan pada kondisi beban ganda ( double burden), baik terkait penyakit maupun masalah gizinya. Hal ini dikarenakan pada saat yang bersamaan menghadapi permasalahan penyakit menular dan penyakit tidak menular. Aceh juga dihadapkan pada persoalan beban gizi ganda ( double burden malnutritiondimana Aceh masih memiliki prevalensi yang sama tingginya antara kekurangan gizi dengan kelebihan gizi pada berbagai siklus kehidupan.

Untuk memberi gambaran terhadap pernyataan di atas beberapa indikator utama yang digunakan antara lain angka Usia Harapan Hidup ( UHH ), Angka Kesakitan, Angka Kematian Ibu ( AKI ), Angka Kematian Neonatus ( AKN ), Angka Kematian Bayi ( AKB), Angka Kematian Balita ( AKABA), Cakupan balita Gizi Buruk dan Persentase Stunting.


KAJIAN

Menurut Menteri Kesehatan RI ( Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, Sp.M (K)) umur harapan hidup Indonesia dari tahun 1990 sampai 2017 mengalami peningkatan yakni 71,5 persen. Namun untuk Aceh, usia harapan hidup masih memprihatinkan karena di bawah presentase nasional, yakni 67,8 persen. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri acara Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Senin (4/3/2019). Kondisi ini harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Aceh melalui lembaga penyelenggara kesehatan di Aceh serta pihak- pihak terkait lainnya.

Upaya pemeliharaan dan pemulihan kesehatan masyarakat harus dilakukan secara terencana dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan dan mutu fasilitas kesehatan masyarakat. Indikator capaian kinerja dalam upaya pemeliharaan dan pemulihan kesehatan masyarakat tidak dilihat pada tingginya Angka Kesakitan Masyarakat yang ditangani di sentra-sentra pelayanan kesehatan, akan tetapi dinilai pada penurunan jumlah orang yang berobat.

Untuk itu diperlukan adanya rapat-rapat koordinasi teknis pelayanan kesehatan dan rujukan dengan Dinas Kesehatan dan Penyelenggara Penanganan kesehatan di Kabupaten/Kota. Selain itu juga diperlukan adanya pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana di rumah sakit dan puskesmas serta jaringannya.

Untuk menekan Angka Kematian Ibu ( AKI) dan Angka Kematian Bayi ( AKB) sangat diperlukan adanya program penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu. Beberapa langkah yang patut dilakukan untuk ini antara lain Penguatan Manual Rujukan Maternal dan Neonatal, pertemuan-pertemuan berkala dalam upaya meningkatkan kesehatan keluarga di Kabupaten/Kota, meningkatkan kegiatan fasilitasi kader dalam pendampingan ibu hamil ( peer to peerpeningkatan cakupan K4 (kontak minimal 4 kali selama masa kehamilan) dan persalinan faskes tingkat Kabupaten/Kota dan kecamatan lokus dan pelatihan asuhan persalinan normal bagi bidan koordinator. Selain itu juga diperlukan adanya semacam orientasi audit maternal neonatal dan yang sangat membantu kesehatan bagi ibu hamil dan bayi agar di setiap Gampong diupayakan rumah singgah bersalin, sehingga mudah dikontrol perkembangan ibu hamil dan bayi yang dikandungnya.

Dalam upaya mencegah gizi buruk dan persentase stuntingdiperlukan adanya upaya perbaikan gizi masyarakat, terutama pada kelompok sasaran rentan antara lain ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita di Kabupaten/ Kota dan kecamatan sampai ke gampong- gampong. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan antara lain : Pertama, pengadaan makanan tambahan untuk balita ( wasting dan stunting).Kedua,Pengadaan Makanan Tambahan untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronik ( KEK) dan ke tiga, Pengadaan Makanan Pendamping Asi ( MP - ASI ) untuk usian 6 - 24 bulan. Upaya-upaya tersebut nantinya akan sangat berdampak pada penurunan prevalensi balita gizi buruk , penurunan angka stuntingdan prevalensi ibu hamil yang Kekurangan Energi Kronis (KEK).

Dalam rangka perbaikan gizi masyarakat untuk ke depan, diperlukan adanya langkah yang terencana, diantaranya : Pertama, perlu adanya maping data bayi dan balita dengan penggunaan aplikasi data dan pelaporan gizi berbasis elektronik ( e- PPGBM) di seluruh kecamatan. Kedua, perlu adanya upaya yang serius untuk menjamin tersedianya tambahan makanan dan vitamin bagi balita, ibu hamil, ibu menyusui, lansia dan anak sekolah di seluruh kecamatan. Ketiga, perlu adanya penanggulangan terhadap Kurang Energi Protein ( KEP), anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium ( GAKY), dan kurang vitamin. Ke empat, perlu adanya upaya sadar untuk pencapaian keluarga sadar gizi, sehingga tercapainya cakupan Inisiasi Menyusui Dini ( IMD) dan ASI eksklusif.

Sesungguhnya masih banyak sisi yang harus dilihat dan dicermati dalam peningkatan kualitas kesehatan di Aceh, namun mengingat tinjauannya sangat luas maka untuk kesempatan ini dibatasi pada beberapa hal saja sehingga dapat memberikan gambaran untuk rencana perbaikan kebijakan kesehatan ke depan.

*dr. Herianti., Dokter Penanggung Jawab Klinik Asy-Syifa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Mahasiswa Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Email : dr_herianti@yahoo.co.id


Click to comment