GEMPUR Menilai Dampak Operasi PT.RPPI Bukan Masalah Sepele

advertise here
Rate this posting:
{[["☆","★"]]}
>
Foto Dok. SuaraIndonesianews.com


Aceh Utara 07/08/19. Potretonline.com. Aliansi Gerakan Masyarakat Pase Peduli Air (GEMPUR) turun langsung ke lapangan operasi PT.RPPI di Gerdong Pase Rabu (7-08-19). Beberapa perwakilan lembaga yang bergabung dalam aliansi GEMPUR yang dikomandoi oleh kordinator GEMPUR sendiri, Musliadi Salidan untuk melihat langsung keadaan area operasi PT.RPPI yang sudah ditebang. " Tujuan kami ke lokasi, karena adanya dugaan pelanggaran hukum IUPHHK – HTI PT. RPPI yang saat ini sedang menjadi isu hangat di masyarakat" ucap Musliadi saat ditanyakan pers

Sebab, menurut data dari hasil investigasi WALHI Aceh IUPHHK – HTI PT. RPPI memiliki luas 10.348 hektar, yang diberikan oleh Gubernur Aceh melalui SK Nomor 522.51/569/2011, serta perubahan SK Nomor 522.51/441/2012, dengan jangka waktu selama 60 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 35 tahun. Ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi.
 Dalam Pasal 11, Ayat (2) disebutkan pemberian hak pengusahaan hutan untuk luas areal di bawah 10.000 (sepuluh ribu) hektar dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Lanjutnya

Dok. Walhi Aceh


Setelah upaya investigasi  yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi operasi PT.RPPI, GEMPUR akan melakukan upaya advokasi untuk pencabutan izin PT.RPPI tersebut, karena dianggap melanggar hukum dan dampak keberadaan IUPHHK– HTI PT.RPPI. Dampaknya sangat luas, seperti krisis air bagi kebutuhan hidup warga 264.920 jiwa di 27 kecamatan di Aceh Utara yang memiliki ketergantungan sumber air pada DAS Krueng Mane dan Krueng Pase. Karena area izin PT. RPPI berada di kawasan hulu kedua DAS tersebut, tambah Musliadi

Kedatangan GEMPUR ke lokasi disambut oleh pihak PT.RPPI. Selanjutnya GEMPUR melakukan komunikasi mengenai keterangan PT.RPPI, "kami akan menghentikan dulu operasi penebangan dan akan melanjutkan setelah adanya upaya sosialisasi ke masyarakat tentang PT.RPPI", ungkap salah satu pegawai perusahaa

Musliadi menambahkan " kami berharap kepada pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif agar dapat mencari solusi dalam permasalahan yang sedang terjadi saat ini, baik dari adanya dugaan pelanggaran hukum atas izin yang diberikan oleh pemerintah Aceh, dan dampak yang akan terjadi terhadap kerusakan hutan, krisis air dan punahnya satwa, jika operasi PT.RPPI ini terus berlanjut. Ini bukan permasalahan yang sepele. Ini mengenai hajat hidup orang banyak," tutupnya

Click to comment