PEREMPUAN PEJABAT PUBLIK ACEH REFLEKSIKAN KONDISI PEREMPUAN

advertise here
Rate this posting:
{[["☆","★"]]}
>
Dok. Flower Aceh


BANDA ACEH – Belasan perwakilan Perempuan Pejabat Publik (Femokrat) tingkat provinsi dan dari Kabupaten/Kota Banda Aceh, Pidie dan Aceh Utara melakukan refleksi kondisi perempuan terkait dengan isu kemiskinan, kesehatan reproduksi dan seksual (KSR),kepemimpinan di desa, dan partisipasi politik perempuandi Aceh pada (20/08/2019) di Hotel Kryad, Banda Aceh.

Pada pertemuan ini, Direktur Flower Aceh Riswatimenegaskan tentang pentingnya kerja bersama multi pihak perempuan dari berbagai background untuk mendukung pemberdayaan dan pemenuhan hak-hakperempuan di Aceh.

“Ada banyak persoalan yang dihadapi perempuan seperti kemiskinan, kesehatan dan gizi, angka kematian ibu yang tinggi, belum menguatnya kepemimpinan perempuan dan partisipasinya dalam pembangunan. Penting bagi kita untuk melakukan konsolidasi dan berkolaborasi, sertamemperkuat jaringan advokasi perempuan pejabat publikuntuk pemberdayaan dan pemenuhan hak perempuan di Aceh,” katanya.

Menyikapi masih rendahnya jumlah perempuan terpilihpada Pileg 2019, Ketua Kaukus Perempuan Politik Aceh (KPPA) Mariati mengingatkan agar semua pihakmelakukan upaya strategis dan terencana untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan.

“Upaya peningkatan partisipasi politik perempuan harus menjadi komitmen bersama semua pihak, baik pemerintah dan non-pemerintah, terutama partai politik(Parpol). Parpol idealnya mempertahankan dan lakukan kaderisasi terstruktur kepada perempuan-perempuan potensial, dan memberi kesempatan untuk menjalankanperan strategis, tidak sebatas pelengkap saja, “ ujarMariati.

Lebih lanjut Mariati menuturkan akan pentingnya perempuan menempati posisi strategis pada alat kelengkapan DPRA, khusunya yang membidangi urusan perempuan.

“Harus ada upaya agar setidaknya satu orang perempuan berada di setiap komisi, terutama yang berkaitan langsung dengan urusan perempuan agar bisa maksimal memberikan dorongan perubahan positif melalui peran dan tugasnya sebagai anggota dewan,” kata Mariati.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ismaniar dari Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Aceh dan juga anggota DPRA dari PAN.

Menurut Ismaniar, kita harus dekat dengan partai untuk mendapatkan posisi yang strategis dan tidak perlu patah semangat jika belum berhasil pada Pileg 2019.

“Posisi strategis di Parpol pasti didapat jika kita dekat dengan parpol dan tokoh-tokoh berpengaruhnya. Dekat dalam artian menjadi kader militan dan loyal. Kalau pada Pileg ini belum berhasil, tidak perlu pesimis. Susun kekuatan dan bangun strategi pemenangan pada Pileg berikut. Ingat, kehadiran kita di lembaga legislatif sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik,”ucapnya.

Terkait kepemimpinan perempuan, Kepala seksi Sosial Politik dan Hukum, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh, Inayah mengatakan pentingnya memperkuat kepemimpinan perempuan untuk meningkatkan partisipasinya dalam pembangunansampai ke tingkat desa.

“Upaya memperkuat kepemimpinan perempuan harus dilakukan secara terarah dan didukung oleh semua pihak.Integritas, komitmen, loyalitas dan kemampuan komunikasi politik haruspun dimiliki oleh pemimpin perempuan. Saat ini kepemimpinan perempuan di tingkat desa masih terbatas. Kita harapkan semua pihak di desa mulai terbuka dan mendukung memperkuat kepemimpinan perempuan supaya bisa memberi warna baru dalam pembangunan di desa,” tegas Inayah.

Terhadap kerja-kerja perempuan pejabat publik di eksekutif, Kabid Sosbud Bappeda Aceh Utara Inong Sofiarini menyebutkan akan pentingnya dukungan dari anggota legislatif perempuan dan parapihak untuk secara bersama mendorong lahirnya kebijakan dan anggaran yang berpihak pada perempuan.

“Tentunya upaya pemberdayaan dan pemenuhan hak perempuan bisa segera terpenuhi jika kerja-kerja di tingkat eksekutif mendapat dukungan dari legislatif dan semua pihah,” tegas Inong.

Pada saat yang sama, Inong mengingatkan tentang pentingnya mempekuat potensi dan kapasitas diri perempuan pejabat publik.

“Upaya meningkatkan kapasitas diri bagi perempuan pejabat publik menjadi keharusan, seperti kemampuan berkomunikasi dan membangun kerja sama,memantapkan kemampuan penguasaan isu kerjanya, serta membangun jejaring kerja dan mensiknronkan kerja antar lembaga agar upaya pemberdayaan perempuan bisa dilaksanakan dengan baik dan terintegrasi,” tutup Inong.

Terkait pentingnya dukungan nyata anggota legislatif perempuan, anggota DPRK Kota Banda Aceh terpilih, Syarifah Munirah, Tati Meutia Asmara, Kasumi Suljima, dan Devi Yunita menegaskan komitmen untuk mendukung dan bersinergis dengan perempuan di eksekutif dalam upaya pemberdayaan dan pemenuhan hak perempuan di Kota Banda Aceh.

Pertemuan perempuan pejabat publik yang difasilitasi oleh Ketua Presidium Balai Syura, Khairani Arifinmenghasilkan rumusan rencana tindak lanjut dan rekomendasi untuk upaya pemberdayaan dan pemenuhan hak perempuan di Aceh.

Click to comment