POTRET Gallery

POTRET Gallery
Pusat Belanja Unik

Keaksaraan Perempuan: Problem sekaligus Ruang untuk Membuka Kepemimpinan Perempuan

Rate this posting:
{[["☆","★"]]}
>


Oleh : Missiyah-Missi
Ketua Badan Eksekutif Institut KAPAL Perempuan
dan Ketua Dewan Pengurus WE Watch, Berdomisili di Jakarta

Problem buta aksara perempuan, sebuah masalah pelik yang dialami perempuan di Indonesia, tetapi sampai saat ini kurang mendapat perhatian. Masalah buta aksara masih dianggap tabu dan memalukan bagi individu, keluarga maupun pemerintah, sehingga cenderung dikeluarkan dari daftar permasalahan sosial. Dalam kenyataannya, bebas dari buta aksara memiliki arti penting bagi perempuan dan dapat menjadi pintu untuk membuka ruang-ruang perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam membangun kepemimpinan perempuan. Keaksaraan perempuan sebagai hak dasar, memiliki legitimasi kuat dalam Undang-Undang maupun kebijakan pemerintah dan komitmen Indonesia di ranah internasional. Namun sampai sampai tahun terakhir dari Dekade Keaksaraan PBB (UNLD) yaitu 2003-2012, penanganan isu keaksaraan perempuan di Indonesia masih lemah terutama tidak adanya affirmasi (perlakuan khusus) terhadap isu keaksaraan perempuan dalam kebijakan dan penganggaran baik di tingkat nasional maupun daerah. 
Kalau kita mencoba merunut masalah buta aksara perempuan melalui kesejarahan dalam lingkup kehidupan terdekat kita, sangat mungkin ditemukan buta aksara perempuan ada di tengah-tengah keluarga kita. Buta aksara dapat terjadi pada nenek, ibu, bibi, kakak perempuan atau pekerja rumah tangga yang sehari-hari berinteraksi dengan kita. Ini artinya, buta aksara masih merupakan masalah sebagian besar keluarga dan sekaligus menjadi masalah sosial di Indonesia. Realitas ini diperkuat dengan data pemerintah bahwa buta huruf terbesar adalah perempuan yaitu sekitar 76%. Porsi besar perempuan buta huruf ini setidaknya tetap bertahan sampai tahun 2010 yaitu 8,3 juta orang atau 5,1% dari jumlah penduduk  versi Kemendiknas dan hasil Sensus Penduduk BPS tercatat 11,3 juta orang.
Problem buta buta aksara menjadikan perempuan semakin dijauhkan dari peluang-peluang ekonomi, politik , hukum, dan keadilan. Dalam perebutan lapangan pekerjaan, buta aksara menutup kesempatan perempuan untuk mengakses pekerjaan yang dianggap “informal” sekalipun, seperti pekerjaan “TKW” atau PRT migran.  Padahal menjadi PRT migran adalah salah satu peluang kerja sebagai jawaban minimnya ketersediaan lapangan kerja bagi perempuan. Buta aksara perempuan juga berkorelasi kuat dengan tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak mendapatkan akses hukum dan keadilan. Lebih jauh lagi, problem ini mengakibatkan rendahnya partisipasi politik dan kepemimpinan perempuan di ranah publik dan domestik.
Tidak dapat ditawar, pemerintah mesti memenuhi mandat hak dasar rakyatnya, termasuk hak dasar terhadap keaksaraan. Mandat ini diatur dalam Amandemen UUD 1945, UU No.7/1984 tentang Anti Diskriminasi terhadap Perempuan,  UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No.20 / 2003 tentang Sisdiknas.Indonesia juga menandatangani Education for All (EFA) di Jomtien (1991)Dakar (2000), Millenium Development Goals (MDGs), Confintea, bahkan lebih dari 50 tahun lalu Indonesia berkomitmen dalam Konnferensi Tingkat Menteri Negara-negara Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yaitu tahun 1965 di Teheran (Iran) yang bertekad membebaskan seluruh warga dunia dari buta aksara.
Sederet jaminan hukum di atas, juga dilengkapi Surat Keputusan Bersama (SKB)3 MenteriMendiknas, Mendagri dan Meneg PP pada 18 Juli 2005, Inpresno 5/2006, Permen35 tahun 2006dan lain-lain. Namun mesti diakui bahwa kebijakan dan anggaran pemerintah nasional maupun lokal ini masih minim dalam merespons keaksaraan perempuan, meski perempuan menjadi mayoritas dari problem ini. Kebijakan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menjadi contoh kebijakan lokal yang tidak meresponbuta aksara perempuan,  tetapi program keaksaraan justru diorientasikan pada keaksaraan Arab. Perda Maros No.15/2005 tentang Gerakan Buta Aksara Arab dan pandai Baca Al-Qur'an adalah salah satu buktinya. Selain problem kebijakan, problem inidiperparah dengan ketidak pastian data pemerintah, misalnya dapat dilihat dari perbedaan data antara Diknas dan BPS. 
Dari segi analisis, seringkali luput dari analisis gender. Problem keaksaraan perempuan seringkali hanya dikaitkan dengan problem kemiskinan dan letak geografis yang terpencil semata. Padahal terkait dengan penyebab lainnya yaitu 1) Kuatnya budaya partiarki, misalnya cara pandang yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin, sehingga pendidikan diprioritaskan untuk laki-laki dan juga kasus-kasus perkawinan dini. 2)  Kebijakan dan penganggaran yang tidak merespons isu keaksaraan perempuan sebagai masalah khusus dan mendesak ; 3) Rendahnya perhatian publik terhadap isu keaksaraan perempuan; 4) Lemahnya pengawasan pemerintah terhadap kualitas pelaksanaan program-program keaksaraan; 5) Minimnya akses yang dibuka pada masyarakat sipil untuk memantau kualitas program-program pemerintah; 6) Minimnya respons  pemerintah dalam mensinergikan inisiatif-inisiatif masyarakat sipil yang telah mengembangkan keaksaraan perempuan yang mengarah pada pemberdayaan dan pemikiran kritis serta 7) Isu keaksaraan perempuan ditempatkan sebagai isu marginal, baik ditingkat pemerintah maupun sebagian besar masyarakat sipil. 

Membangun Keaksaraan untuk Kepemimpinan Perempuan

Saya ingin mengawali bagian ini dengan makna keaksaraan yang semestinya tidak hanya berhenti pada sekedar mampu membaca-menulis-berhitung. Dalam konteks pemerintah Indonesia, kita mengenal keaksaraan fungsional yang hampir senada dengan difinisi yang dirumuskan oleh UNESCO yaitu “kemampuan mengidentifikasi, memahami, menerjemahkan, menciptakan, mengkomunikasikan, menghitung, dan menggunakan bahan cetak dan tulisan dalam berbagai konteks. Keaksaraan melibatkan pembelajaran berkelanjutan yang memungkinkan setiap individu dapatmencapai tujuan mereka, mengembangkan pengetahuan dan potensidan berpartisipasi penuh dalam masyarakat”. Sedangkan keaksaraan sebagai proses membangun pemikiran kritis, pada awalnya dilahirkan oleh Paulo Freire. Keaksaraan yang dicetuskan oleh Freire bertujuan membantu warga belajar untuk memahami isu-isu yang sedang berkembang di lingkungannya. Warga belajar dibangun kesadarannya untuk melakukan perubahan, membebaskan diri dari penindasan yang disebabkan oleh sistem ekonomi, sosial, budaya politik dan sebagainya.
Pemahaman di atas, memperjelas bahwa proses beraksara merupakan proses membangun pemikiran kritis. Sebagai ilustrasi bagaimana pemikiran kritis dibangun melalui proses beraksara, saya berbagi pengalaman Institut KAPAL Perempuan dalam mengembangkan Pendidikan Adil Gender (PAG) untuk perempuan marginal melalui belajar membaca dan menulis. PAG ini mengintegrasikan 3 aspek yaitu proses pengembangan pemikiran kritis, kecakapan hidup dan pengorganisasian perempuan. Melalui proses ini, diharapkan dapat membangun kehidupan perempuan lebih kritis dan otonom. 
Membaca, menulis dan menghitung merupakan proses yang dilakukan bersama dalam membangun kesadaran mengenai masalah ketidakadilan perempuan, melakukan analisis mengapa masalah tersebut terjadi dan usaha untuk mencarikan jalan keluarnya. Proses belajar mengenal membaca kata dan kalimat terintegrasi dengan membaca situasi dan mengenali sebab akibat  ketertindasan perempuan. Membaca kata “ibu” dapat membahas tentang beban kerja, KDRT, hak kesehatan reproduksi, perkawinan dini, dan lain-lain. Lebih jauh proses membaca, menulis dan berhitung diarahkan pada usaha membangun kesadaran perempuan untuk keluar dari situasi ketertindasannya. Pada tahap inilah perempuan mulai mengenal strategi pengorganisasian perempuan sebagai upaya kolektif memperkecil masalah-masalah yang dialami sebagai perempuan. 
Meskipun proses-proses serupa dengan PAG ini lebih banyak dikembangkan oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil, namun metodologi ini tidak cukup mewarnai pelaksanaan program keaksaraan pemerintah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan cara pandang terhadap keaksaraan ini mesti didukung kebijakan dan anggaran yang diarahkan pada tumbuh kembangnya keaksaraan perempuan untuk membebaskan perempuan dari ketidakadilan. Sudah waktunya pemerintah mensinergikan kebijakan keaksaraan dengan kebijakan-kebijakan lain dan memperbaharui kebijakan yang bias gender. Prioritas utama adalah Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, karena secara mendasar telah menjadi penghambat utama bagi kemajuan perempuan. Selain memicu terjadinya perkawinan dini dan drop outpendidikan (mengatur usia perkawinan perempuan; 16 tahun). UU ini memuat aturan-aturan yang menempatkan perempuan di ranah domestik, ancaman dipoligami, tertutup kepemimpinannya. Disinilah pentingnya kita bergandeng tangan dalam gerakan keaksaraan perempuan dengan mendesakkan perubahan kebijakan, membongkar relasi kuasa yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki serta memperkuat partisipasi politik dan kepemimpinan perempuan.



Click to comment