KONSELOR DI LEMBAGA PENDIDIKAN DI ACEH, PERLUKAH ?

Rate this posting:
{[["☆","★"]]}
>

Oleh Aldi Irawan
Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan  Konseling, Fakultas Tarbiyah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Melihat kondisi mahasiswa di abad ke 21 atau yang biasa disebut zaman milenial dengan seluruh kemajuan teknologi yang serba ada, seakan membuat generasi milenial begitu gencar terus mencari kesenangan yang mereka lakukan, baik di kalangan akademis/Mahasiswa atau masyarakat. Mahasiswa/akademis yang seharusnya terfokus terhadap bagaimana kemajuan pendidikan dan nilai moralitas khususnya di Provinsi Aceh, sekan mereka hilang haluan tanpa arah. Nah, bagaimana menentukan nasib di kalangan anak muda sekarang? Banyak hal yang membuat kita prihatin. Kita lihat saja kondisi pendidikan di Aceh yang hingga hari ini masih di urutan 27 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. 

Seharusnya ini yang menjadi tugas mahasiswa/akademis sebagai jalan penengah untuk mengantarkan pendidikan di Aceh lebih bermutu dan berkualitas, terutama di kalangan kaum pendidik. Jangan sampai hanya karena kesibukan di internal kampus dan kesibukan dunia maya. Mereka lupa akan tugas dan peran fungsi mereka dalam memperbaiki mutu pendidikan yang ada di Aceh. Apalagi bila kita menilik ke belakang, kala terjadinya konflik antar GAM dan TNI RI. Konflik itu telah mengantarkan Aceh kepada terpuruknya pendidikan yang tak karuan. Konflik yang menambah luka semakin menganga. Karena, dampak yang sangat buruk. Bayangkan, dengan pemberlakuan DOM saja cukup memilukan bagi bangsa Aceh sendiri. Mengapa demikian? 

Ya, menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Operasi militer di era Orde Baru itu Menyebabkan 781 korban pembunuhan, 163 kasus penghilangan paksa, 368 kasus penyiksaan dan 102 pemerkosaan. Sementara Tim penasihat Presiden Habibie menemukan data 1.321 terbunuh, 1.958 hilang, 3.436 penyiksaan, 128 pemerkosaan, 1.244 rumah dibakar, 287 rumah dirusak, sehingga menyebabkan 4.521 menjadi yatim dan 1.376 menjadi janda. Catatan Amnesty Internasional lebih mengerikan lagi, sedikitnya ada 10.000 kasus pelanggaran HAM antara 1989-1992 yang didominasi kasus pembunuhan dan penghilangan paksa. Duka dunia pendidikan pun begitu memilukan, banyak sekolah yang dibakar, yang jumlahnya lebih dari 500 sekolah. Konflik juga telah mengganggu proses belajar mengajar.

Jadi, luka-luka itu ikut menyebabkan Aceh mengalami sakit sosial budaya dan tingkat keterpurukan pendidikan yang sangat jauh tertinggal dari daerah- daerah lain. Maka, saat ini, menjadi suatu keharusan bagi kaum muda/mudi Aceh untuk memperbaiki mutu pendidikan di Aceh. Sudah seharusnya pendidikan yang bermutu di Aceh. Selayaknya kita pertanyakan kepada pemerintah, apa yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh?.

Sayangnya hingga hari ini tak ada terobosan terbaik dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh. Tidak ada program unggulan, baik untuk meningkatkan kualitas guru, maupun kualitas fasilitas sarana dan prasarana. Ini menunjukkan bahwa perhatian Pemda Aceh terhadap pendidikan yang ada di Aceh masih minim sekali. Minimnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah sangat berpengaruh pada proses proses belajar dan mengajar. Kurangnya buku di pustaka ikut menurunkan minat baca siswa. Sehingga di jenjang sekolah saja tingkat membaca sangat minim. Padahal sekarang ini para pelajar terus dimanjakan gadget yang serba canggih yang pemanfaatannya tak karuan. 

Agaknya, pemerintah harus mampu memberikan pola asuh yang memungkinkan pendidikan di Aceh akan maju. Salah satunya ialah dengan memperbanyak tenaga pendidik Bimbingan Konseling (KONSELOR). Di sekolah-sekolah sudah seharusnya ada konselor yang andal dalam penanganan sistem pembelajaran lebih efektif dan efisien. Andal dalam menangani persoalan-persoalan yang dialami siswa/siswi. Di sini, konselor bisa mengambil peran yang lebih daripada tenaga pendidik yang lain, meski terkadang konselor tidak mendapat jam kelas untuk masuk ke ruangan, tapi ini harus menjadi tugas seorang konselor untuk memberikan terobosan terbaik, agar tingkat mutu dan kualitas pendidikan di Aceh menjadi lebih baik.

Dengan tersedianya banyak konselor, masalah-masalah yang ada dalam lingkungan sekolah bisa ditangani dengan metode-metode pemberian layanan yang berbasis pemanfaatan alat peraga atau sistem pelayanan yang mampu memberikan titik terang dalam pemecahan masalah dalam diri individu siswa tersebut. Segala sesuatu yang disandarkan pada konselor yang harus mampu ditangani cepat dan khusus. Jadi setiap masalah dapat diselesaikan dan tingkat perkembangan siswa/pelajar tidak terhambat. Belajar dari Dr, Seto Mulyadi,S.Psi.,M.Si yang mampu mengantarkan anak atau siswa lebih giat lagi belajar dengan pemanfaatan fasilitas sehingga tingkat minat belajar dan bermain siswa dapat distabilkan dan tingkat perkembangan siswa meningkat. Ya, konselor memang harus mampu memberikan terobosan terbaiknya untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Aceh. Konselor juga harus aktif di tengah masyarakat, agar tidak lagi asing dan tidak selalu dianggap sebagai polisi sekolah. Kehadiran konselor di sekolah-sekolah tidak hanya tentang pemberian layanan, tapi lebih bagaimana tingkat pengembangan potensi yang ada pada diri siswa/siswi dapat terlihat dan maju. Selain itu, konselor juga harus mampu menemukan titik terang di setiap permasalahan yang dialami siswa. 

Jadi konselor tidak boleh berdiam diri, terlebih lagi Aceh yang bekas konflik ini dengan banyaknya permasalahan yang dialami anak-anak yang jadi yatim, piatu dan yatim piatu. Hal ini memberikan dampak yang sangat buruk terhadap mental seorang anak, yang tidak mempunyai orang tua. Begitu pula pemerintah harus bertanggung jawab mmemberikan pendidikan Aceh berkualitas, sehingga kualitas SDM dapat dikembangkan dan mampu meningkatkan ekonomi serta moralitas manusia dapat terkendali.

Kesimpulannya, pendidikan di Aceh harus diutamakan dan diperbaiki lagi, karena ketika seorang anak tidak mendapat pendidikan yang baik, akan berdampak pada dirinya dan juga daerah tersebut. Dengan berbagai aspek dalam peningkatan mutu pendidikan di Aceh harus menjadi jalan terobosan yang diandalkan pemerintah. Salah satunya penempatan konselor-konselor di setiap sekolah, sehingga dengan kehadiran Bimbingan Konseling atau konselor mampu mengantarkan pendidikan Aceh lebih bermutu. Pemerintah juga harus melihat tingkat kesejahteraan para konselor-konselor agar tetap eksis dalam memberikan kontribusi yang terbaik bagi pendidikan di Aceh.

Jadi, masyarakat, pemerintah atau tenaga pendidik harus mampu membangun nawa cita pendidikan di Aceh untuk kemaslahatan umat dan siswa atau pelajar agar tidak terjatuh kepada kekufuran dan tingkat nilai moralitas kalangan muda-mudi di Aceh. Mereka tidak terseret kepada tindakan yang merusak diri sendiri dan pemerintah jangan juga selalu terfokus berjalannya politik di Aceh, tapi harus mengedepankan mutu pendidikan. Jadi, persiapkan bekal hari ini untuk keinginan harus esok. Tidak semua bunga mekar bersamaan. Begitu juga seseorang yang tidak tumbuh bersama, tapi pasti akan berkembang sesuai masanya masing-masing. Karena setiap masa, ada orangnya dan orang ada masanya

Click to comment