Patut dan Kepatutan

Rate this posting:
{[["☆","★"]]}
>



Oleh Ahmad Rizali
Berdomisili di  Depok 

Patut dan kepatutan itu adalah perkara etika dan sangat kontekstual, sangat tergantung ruang atau tempat dan waktu. Jika 40 Tahun  yang lalu tidak patut seorang gadis menyatakan cinta lebih dahulu kepada jejaka, saat ini patut saja. Masa itu juga tidak patut manusia Jawa berbicara kepada orang tuanya dengan bahasa ngoko, sekarang malah sudah lupa bahasa ngoko itu apa. Bahkan ada ketidakpatutan suku, perempuan Sunda tidak patut menikah dengan lelaki Jawa dan tidak patut ada jalan Gajah Mada di Bandung, sekarang biasa saja nyonya Sunda dan suami Jawa. Setidaknya sudah ada jalan Hayam Wuruk di Bandung.

Etika itu berdasar norma yang hidup dalam budaya masyarakat setempat dan seringkali adalah kearifan leluhur, namun tidak sedikit pula yang mengada ada. Indonesia sejak jaman sebelum Hindu/Budha, Islam dan Kristen masuk, jelas terjadi pergeseran kepatutan. Dari foto lama, saat itu ada beberapa daerah di Indonesia masih patut perempuan bertelanjang dada. Saat ini, hanya daerah sangat terpencil yang masih patut. Agama menyelinap ke dalam budaya setempat dan mengubah kepatutan menjadi ketidakpatutan atau patut "baru".

Jika kita telaah lagi dalam ruang dan waktu yang lebih sempit, tidak sedikit petinggi dan warga masyarakat yang menganggap tidak patut ada "dinasti politik", namun ruang dan waktu sudah berbeda, ketidakpatutan sudah menjadi kepatutan. Putra petinggi nyaris menjadi calon tunggal Walikota dan didukung orangtuanya. Warga pendukungpun menganggap patut, jika masih bertahan tidak patut tentu pengusulan pencalonan ditolak.

Sesangar sangarnya almarhum Ali Sadikin Gubernur DKI, saat itu merasa tidak patut memarahi anak buahnya di depan umum, bahkan almarhum Soeharto yang lebih sangar dan ditakuti dengan rekor kelugasan dan "kebengisan" dalam berbagai peristiwa G30S, Petrus dan lain sebagainya, tidak terdengar pernah memarahi menteri-menterinya di depan publik. Mungkin saat itu mereka anggap tak patut. Sekarang, patut saja presiden gahar akbar ke menteri-menteri yang dipilihnya sendiri dan disebarluaskan di semua media dan rakyat bertempiksorak, patut saja.

Saya belajar haqul yaqin kepatutan ini dari sahabat mantan Irjen terbaik di sebuah Kementrian yang mengatakan bahwa seringkali aturan itu dilanggar, namun ada yang masih patut dan dibiarkan, semisal "ngenthit" untuk dikumpulkan dan dibagikan saat hari raya agama dan sejumlah modus yang kadangkala juga bukan diskresi petinggi. Pantas ada kyai yang "mengaramkan" merokok untuk dirinya karena tak patut, namun membolehkan makruh (patut) untuk umatnya.

Ada manusia yang memilih ketidakpatutan untuk diri dan keluarganya, namun membiarkan (karena urusan kepatutan ini pilihan) untuk pihak lain tanpa harus selalu gaduh agar manusia lain mengikuti dirinya. Bukankah kepatutan itu sangat kontekstual, ada variabel ruang, waktu dan keinginan bebas (freewill) manusia ?

Click to comment