POTRET Gallery

POTRET Gallery
Pusat Belanja Unik

Arus Privatisasi Pendidikan Di Tengah Pandemi Covid 19

Rate this posting:
{[["☆","★"]]}
>



 

 

Ada tiga dosa besar dalam pendidikan Indonesia, yaitu; Intoleransi, bullying(perundungan) dan ketidaksetaraan gender,terkhusus kekerasan seksual, ungkap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarimdi beberapa kesempatan. Kegundahan Mas Menteri didukung penelitian Badan Intelegen Negara (BIN) 2017 yang menemukan 39 % mahasiswa Indonesia terpapar paham radikal. Senada, Maarif Insitute 2017 memaparkan indikasi internalisasi paham radikal pada institusi pendidikan, yang masuk melalui alumni, guru, dan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Survey Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) 2018 menunjukan enam dari sepuluh guru memiliki opini intoleran terhadap pemeluk agama lain. 

 

Berkaitan perundungan, OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) atau Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi 2019, menyatakan sebanyak 41% peserta didik Indonesia mengalami bullyingsetiap bulan. Perundungan berdampak besar terhadap perkembangan anak didik, seperti murid sering sedih, takut dan tidak puas dengan kehidupannya. Sementara dalam kekerasan seksual, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sebesar 21 kasus kekerasan seksual dengan 123 anak menjadi korban, yang terdiri 71 perempuan dan 52 laki-laki, sepanjang 2019. Pelakunya mayoritas 90 persen adalah guru dan 10 persen kepala sekolah. Ini mengingatkan kita pada Juni 2018, dimana Wa (23) guru Bahasa Inggris SD Negri 10 Tugu, Cimanggis, Depok Jawa Barat, melakukan kekerasan seksual terhadap 13 anak didik selama dua tahun sejak 2016(Kompas/7 Juni 2018)

 

Sayangnya, keprihatinan mas Menteri belum tergambar dalam Renstra (Rencana Strategis) Kemendikbud (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan) tentang Arah Pendidikan 2020-2024. Melalui visinya untuk mewujudkan Nawacita kedua, tentang peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kemendikbud mengimplementasikan misi menjadi, “mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi”. Peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui pendidikan terkesan dimaknai sebagai pengisi pasar kerja. Ini diperkuat agenda pembangunan Kemendikbud pertama, berbunyi, “meningkatkan SDM (sumberdaya manusia) yang berkualitas dan berdaya saing” dengan cara meningkatkan produktifitas dan daya saing. Strategi pencapaianya melalui pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri; dan penguatan pendidikan tinggi berkualitas.

 

Integrasi strategi penghentian tiga dosa belum termaktub di kurikulum pendidikan, dan aturan teknis pencegahan. Permindukbud 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidkan juga belum menyertakannya. Inisiatif pengendalian paham intoleransi, bullyingdan kekerasan seksual dalam pendidikan bersifat parsial. Justru kegiatan pencegahan dilakukan organisasi masyasrakat melalui pendidikan kecakapan hidup dikenal pendidikan nonformal. Pendidikan yang dikembangkan masyarakat memiliki berbagai model sesuai nilai dan kekhasan masyarakat serta visi penyelenggara dengan tidak bertentangan Pancasila dan UUD 1945. 

 

Menurut UU No 20 tahun 2003 (Sisdiknas) pasal 26, ayat 1 menyatakan bahwa “Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat”. Selanjutnya di ayat 3, dijelaskan model pendidikan nonformal yang berkembang dan diinisiasi masyarakat, yaitu,” Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik”. 

 

Dalam sejarah Indonesia, masyarakat sipil, termasuk organisasi keagamaan,  menginisiasi dan mengembangkan berbagi pendidikan kecakapan hidup. Pengalaman panjang masyarakat sipil dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan alternatif merupakan contoh nyata. Kini, keberagaman pendidikan nonformal khususnya menemui penyederhaan dalam RUU Cipta Kerja. RUU mengulas pendidikan berdasarkan 4 (empat) UU, yaitu; UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

 

Alih-alih mengifesienkanperizinan, beberapa pasal RUU Cipta Kerja menyederhankan lingkup pendidikan. Pasal 53, ayat 1, terkait pendirian satuan pendidikan oleh masyarakat, menyatakan, “Penyelenggara satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan oleh masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan”.Bahkan di pasal 62, ayat 1, menegaskan, bahwa, “Penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah PusatKarena cara pandangnya penyederhanaan, maka model perizinan pembelajaran sekolah formal dan nonformal disamaratakan. RUU tidak menjelaskan definisi pendidikan nonformal beserta tingkatan serta klasifikasi yang berizin atau cukup dengan pemberitahuan, dan bahkan yang tidak berizin sekali pun.  

 

Di sisi lain, pemerintah RI melalui Bappenas juga belum menyusun indikator targetSDGs (Sustainable Devalopmen Goal)bidang pendidikan, target 4.7, yang berbunyi, “Pada tahun 2030, memastikan bahwa mereka yang belajar mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, HAM, kesetaraan gender, mendukung budaya perdamaian dan anti kekerasan, kependudukan global dan apresiasi terhadap keberagaman budaya dan kontribusi budaya kepada pembangunan berkelanjutan.Pengalaman masyarakat sipil dan kelompok masyarakat mempraktekkan pendidikan nonformal merupakan kekayaan dalam penyusunan indikator target SDGs.

 

Melihat kondisi tersebut, tergambar bahwa kondisi pendidikan dengan kebijakan yang disusun belum saling mendukung. Oleh karenanya, Jaringan 2020 For Education yang konsen terhadap issue pendidikan sepanjang hayat khususnya, berinisiatif mengadakandiskusi –diskusi webinar yang membahas keprihatinan arah pendidikan secara tematik. Diskusi ini akan terus dilakukan menyikapi berbagai persoalan pendidikan di tengah pandemi Covid 19 ini.


 

 

Click to comment